Tjahjo Kumolo

Mendagri Bisa Mutasi PNS Lintas Propinsi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat, di Hotel Intercontinental, Bandung, Kamis (13/4/2017).(Fachri Fachrudin - KOMPAS)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat, di Hotel Intercontinental, Bandung, Kamis (13/4/2017).(Fachri Fachrudin – KOMPAS)

JAKARTA – Jajaran pegawai negeri sipil (PNS) harus bersiap dimutasi ke seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, para abdi negara harus siap dipindahtugaskan baik antarinstansi di satu daerah, lintas daerah, maupun lintas instansi di tingkat pusat ataupun daerah. Berdasarkan Pasal 193 PP Nomor 11/2017 disebutkan jika PNS daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi bisa dimutasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi atau lintas provinsi. Kewenangan memutasi PNS tersebut dilakukan oleh menteri dalam negeri (mendagri) berdasarkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ketentuan ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan PP Nomor 63/2009 tantang Perubahan atas PP Nomor 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut, mutasi PNS daerah menjadi wewenang penuh dari kepala daerah, sedangkan mendagri hanya mempunyai kewenangan konsultatif. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, dalam aturan baru, mendagri mempunyai kewenangan untuk memutasikan PNS ke seluruh pelosok daerah.

Kewenangan itu merupakan bagian dari pendelegasian wewenang presiden terkait pengelolaan PNS. ”Kan persoalan pegawai merupakan wewenang presiden. Untuk perpindahan pegawai antarprovinsi ataupun kabupaten/kota, sekarang didelegasikan dari presiden kepada mendagri,” katanya kemarin. Dia menjelaskan kewenangan mendagri dalam melakukan mutasi PNS tidak bisa dilakukan oleh sewenang-wenang. Mutasi tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari BKN. Nantinya BKN akan memberikan pertimbangan teknis seperti kebutuhan pegawai di satu daerah hingga kapabilitas yang dimiliki oleh seorang PNS.

”Hanya Kemendagri tidak ada datanya, jadi ada pertimbangan teknis dari BKN apakah seorang ASN ini sudah memenuhi kompetensi dan kualifikasinya. BKN akan memberikan pertimbangan teknis,” tuturnya. Bima mengatakan salah satu alasan adanya aturan ini adalah agar ada pemerataan aparatur pemerintah di seluruh daerah, sehingga persoalan teritorial tidak membatasi rotasi pegawai. ”Ada falsafah panjang yakni PNS Aceh bisa menjadi kepala kantor di Jayapura. Namun saat ini tidak bisa dilakukan karena kewenangan melakukan mutasi ada pada gubernur. Dengan PP Nomor 11/2017 sebagai acuan baru mutasi, Kemendagri bisa saja lakukan rotasi nasional seperti itu,” jelasnya.

Selain itu, Kemendagri juga berwenang memberikan persetujuan terhadap hasil panitia seleksi (pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama. Sementara untuk eselon I masih tetap di tangan presiden. ”Ke depan tergantung kesiapan sistemnya, dementara yang pansel-pansel perlu persetujuan ke Kemendagri,” ujarnya. Bima menambahkan, pihaknya tengah mempersiapkan peraturan kepala BKN untuk implementasi PP ini. Selain itu, pihaknya akan memaksimalkan sosialisasi aturan ini. ”Bulan puasa ini kita akan banyak lakukan sosialisasi,” kata Bima.

Penambahan kewenangan Kemendagri dalam melakukan mutasi PNS lintas daerah itu dibenarkan Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Tumenggung. Kewenangan mutasi tersebut dalam kerangka peran Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. ”Sekarang mutasi PNS lintas daerah bisa dilakukan oleh Kemendagri. Misalnya daerah A surplus pegawai kesehatan, sementara daerah lain kekurangan. Itu bisa dilakukan pemindahan dengan wewenang Kemendagri,” ungkapnya.

Namun begitu, Yuswandi mengatakan proses pemindahan tersebut tidak serta-merta dilakukan Kemendagri, tetapi ada komunikasi dengan kepala daerah terkait mutasi pegawai. ”Tentu ada pembahasan dengan gubernur terlebih dahulu. Jadi bisa mutasi,” paparnya. Menurutnya, selama ini sebenarnya Kemendagri sudah melakukan pembinaan kepegawaian di daerah. Salah satunya dengan redistribusi tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan di daerah. ”Kemarin kita fasilitasi dengan Kemenkes terkait tenaga kesehatan untuk rotasi antarkecamatan di dalam kabupaten. Kecamatan ini lebih lalu yang satunya kurang, kita paksa itu,” tuturnya.

Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah mengatakan, pemberian wewenang ini tepat mengingat Kemendagri merupakan pembina pemerintah daerah dan sebagai poros pemerintahan. Bahkan, persoalan kepegawaian di daerah sebenarnya sudah sering ditangani Kemendagri. ”Sebenarnya selama ini sudah berjalan. Dengan adanya kewenangan delegatif, jadi tinggal melaksanakan saja,” ungkapnya. Dia mengingatkan agar dalam pelaksanaannya ada ketentuan yang jelas dalam proses mutasi ini sehingga dampakdampak dari adanya pemberian kewenangan ini dapat diantisipasi.

”PP ini masih baru tentu masih akan dibicarakan antara Kemendagri, Kemenpan-RB dan BK. Saya harap Korpri juga dilibatkan untuk memberikan masukan karena ini menyentuh anggota Korpri,” ujarnya. Dia mengaku dengan adanya aturan ini maka akan dengan mudah pegawai- pegawai dimutasikan dengan tujuan yang baik. Salah s at u ny a untuk pemerataan kapasitas aparatur pemerintah di daerah. ”Kalau PNS daerah baik bisa dipromosikan di pusat. Kalau di pusat juga bisa dikirim ke daerah jika dinilai mampu mendorong perbaikan,” ujarnya.

Akan tetapi, dia menekankan pentingnya sistem karier yang jelas bagi PNS. Jangan sampai adanya mutasi dilatarbelakangi oleh hal-hal yang tidak seharusnya, terutama menghindarkan PNS dari korban politik. ”Jangan karena alasan politik dimutasi seenaknya. Ini harus dilindungi. Selain itu, proses pemindahan jangan sampai membuat kesejahteraan PNS berkurang, harus ada kepastian soal ini, ” ungkapnya. Mantan penjabat Gorontalo ini menilai proses mutasi ini jangan hanya dimonopoli satu lembaga. Hal ini menghindari penyalahgunaan wewenang. Maka harus secara jelas diatur prosedurnya.

”Jadi bukan monopoli. Kalau satunya tidak mau maka tidak bisa. Harus ada pembagian kewenangan yang jelas. Alasan pemindahan juga harus jelas,” paparnya. (Koran Sindo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>