Tjahjo Kumolo

Ini Daerah Percepatan PLTSA di Indonesia

Mendagri-TjahjoK1Rancangan Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah di propinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta sebagai kota pilot proyek.

Dasar Rancangan Perpres:
1. Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas pada 7 Desember 2015
2. Mewujudkan kebersihan dan penanggulangan permasalahan sampah
3. Diperlukan adanya daerah pilot project pengelolaan sampah.

Tujuan Penetapan Perpres:
1. Mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan
(Amanat Pasal 4 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah)
2. Mendukung pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional.

Daerah Percepatan Pembangunan PLTSA:
1. Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas, Kemendagri telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi melibatkan Kementrian terkait, dan beberapa daerah terpilih: DKI Jakarta, Kota Solo, Surabaya, Balikpapan, Malang, Yogyakarta, Manado, Palembang, Pontianak, Makassar, Ambon, Medan, Jayapura, Bandung dan Denpasar;
2. Berdasarkan masukan, dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan pelaksanaan yang dinilai tinggi disepakati 3 daerah dalam percepatan pembangunan PLTSA yaitu DKI Jakarta, Kota Surakarta dan Kota Surabaya;
3. Selanjutnya berdasarkam pembahasan di Setkab (8 Januari 2016), ditambahkan Kota Bandung dengan mempertimbangkan komitmen keikutsertaannya melalui surat Walikota Bandung yang ditujukan ke Presiden, sehingga disepakati 4 daerah Sebagai lokasi pembangunan PLTSA.

Pembinaan dan Pengawasan:
Pasal 15 RPERPRES:
Dalam rangka Percepatan Pembangunan PLTSA, Menteri/ Kepala Lembaga terkait (termasuk Kemendagri), Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pengaturan Pendanaan:
Berdasarkan pembahasan berkenaan dengan pengaturan pendanaan, diatur sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan biaya pengolahan sampah kepada pemerintah daerah
(2) Ketentuan mengenai biaya pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordimasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Koordinasi:
• Ketua Tim Koordinasi adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dengan anggota terdiri dari Wakil Kementrian ESDM, KLHK, Kementrian PU dan PERA, Kemendagri, Kemenkeu, Kementrian BUMN, Kementrian ATR, BAPPENAS, BKPM, LKPP, Setkab dan instansi terkait lainnya.

Ketentuan Penutup:
• Pasal 18 RPERPRES Mengamanatkan bahwa:
Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan
• Termasuk peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai biaya pengolahan sampah.

One Response to Ini Daerah Percepatan PLTSA di Indonesia

  1. Henky Sutanto - IKAL-BPPT, Malang 12/03/2016 at 21:19

    Paling cepat baru bisa beroperasi sekitar tahun 2019. Dengan teknologi Air Pollution Control sesuai Euronorm terakhir atau pakai standard 17th BImSchV, instalasi Inc.Plant.WTE.APC sudah lebih bersih dibanding PLTU-Coal Fired. Kesepakatan Paris 2016 -COP 21, mengharuskan Inc Plant yg akan dioperasikan di Indonesia memiliki standard Air Polution Control Euro 5.
    Kalau menerapkan Teknologi Gasifikasi/Pyrolysis, Polusinya hanya 20% dibanding polusi Inc Plant-WTE standard lama. Dengan Low Temp Pyrolysis, bisa didapatkan produk sampingan berupa Arang, selain energi listrik.
    Selamat bekerja pak Menteri, do your best.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>