Tjahjo Kumolo Sekjen PDI Perjuangan

Tjahjo Kumolo Ketua Fraksi Terfavorit

Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, dinobatkan sebagai Ketua Fraksi Terfavorit dalam award poling politisi senayan berpengaruh dan terpopuler di Hotel Shangri-La, semalam (7/3).

Pemberian award ini diselenggarakan oleh lembaga riset Uvolution Indonesia (lembaga riset dan konsultan politik) dan portal berita INILAH.COM dengan melibatkan para anggota DPR dan wartawan.

Analis politik dari lembaga konsultansi politik Uvolution Indonesia, Andi Syafrani, mengatakan INILAH.COM dan Uvolution Indonesia mengadakan polling Politisi Senayan Populer dengan memasukkan nominasi-nominasi dari para anggota DPR secara perseorangan baik laki-laki dan perempuan, seluruh ketua fraksi, dan seluruh ketua komisi.

“Polling ini diadakan sejak tanggal 5 Januari sampai dengan 28 Februari 2011, dan ternyata terlihat sangat banyak diikuti oleh para pembaca portal INILAH.COM dengan tingkat partisipasi mencapai angka di atas 100 ribu pemilik email,” terang Andi.

Dijelaskan Andi, pihaknya membagi penghargaan ke dalam beberapa kategori: politisi pria, politisi wanita, ketua fraksi, dan ketua komisi. Juga memberikan award kepada politisi berpengaruh, politisi muda potensial dan politisi teraktif di jejaring sosial.

Untuk kategori politisi pria  terpilih Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI/Partai Golkar)  dan Lily Wahid (PKB) ditetapkan sebagai Politisi Wanita Terpopuler. Sementara untuk Ketua Fraksi Populer terdapat nama Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, dan Tjahjo Kumolo dinobatkan  sebagai Ketua Fraksi Terfavorit.

Pada bagian lain dari hasil survei itu juga terdapat nama Ferdiansyah dan Teguh Juwarno masing-masing untuk kriteria politisi berpengaruh dan politisi muda potensial. Istilah berpengaruh yang dimaksud dalam survei ini adalah politisi yang paling banyak dijadikan referensi sebagai teman bicara, tatap muka, dan teman pergaulan di lingkungan internal DPR RI. (admin)

7 Responses to Tjahjo Kumolo Ketua Fraksi Terfavorit

  1. ali 08/03/2011 at 11:22

    selamat atas terpilihya bapak menjadi ketua fraksi terbaik. teruskan lah perjuangan karena ada kami yang selalu mendukung

    Reply
  2. nana marna 08/03/2011 at 12:00

    kami warga krawang mengucapakan selamat atas terpilihnya bapak menjadiketua fraksi terfavorit semoga bapak dapat melanjutkan cita2 luhur agar bangsa ini menjadi makmur dan aman sentosa.

    Reply
  3. Adek Prabawananda 08/03/2011 at 13:39

    selamat ya pak semoga sukses selalu ( Surabaya )

    Reply
  4. yon sadono 16/03/2011 at 19:56

    Alam Butuh Penyegaran Dan Pelestarian Dari Manusia
    OPINI | 16 March 2011 |
    ________________________________________
    Oleh : Yon Sadono
    Semakin berkembangannya zaman sudah pasti akan banyak perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan sosial masyarakat dunia. Perkembangan zaman saat ini sayangnya kurang memperhatikan keseimbangan proses alam yang kian menua usianya. Perkembanan zaman yang diciptakan manusia lebih terpokus pada peningkatan kualitas Infrastruktur Primer ketimbangan adanya keseimbangan peningkatan Infrastruktur Skunder didalamnya. Artinya lebih memusatkan kepada peningkatan kebutuhan manusianya saja ketimbang memperhatikan keseimbangan kebutuhan alam itu sendiri.

    Gunung yang sudah tidak hijau lagi, gundul dan gersang akibat ulah anak manusia yang masih saja suka merusak keindahan alam ini

    Maka tidak heran bila di abad modern ini banyak kejadian bencana alam yang dalangnya silih berganti, bahkan tidak sedikit bencana alam apapun datangnya bisa bersamaan. Itu semua lebih disebabkan dengan pola dan sistem manusia mengembangkan perkembangan kehidupan tidak memperhatikan kelestarian alam. Manusia lebih sewena-wena mengeruk kekayaan alam untuk bahan dasar kebutuhannya. Termasuk untuk perkembangan teknologi, manusia lebih banyak mengambil material-material alam sebagai bahan dasar perangkat kerasnya.
    Contoh, di Indonesia saja bencana alam hingga sampai sekarang masih sering terjadi. Baik itu bencana alam banjir bandang, tanah lonsor, gunung meletus hingga bencana alam gempa bum. Dan termasuk bencana alam yang disebabkan oleh kecerobohan manusia yang ada di Sudiarjo, seperti peristiwa Lumpur Lapindo. Dan diperkirakan bakal datang bencana alam yang sudah mendekati titik nadir kehidupan manusia saat ini, manusia akan mendapatkan bencana besar yang luar biasa dengan kondisi Global Warning saat ini.

    Pemandangan Hutan Gundul Yang Siap Longsong Akibat Erosi

    Alam memang sudah tua, tapi bukan berarti harus didiamkan dan dikeruk semaunya isi alam ini. Alam butuh penyegaran dan butuh pemulihan. Tak ubahnya manusia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh kesehatan, butuh tempat tinggal, butuh kehidupan yang lebih layak. Begitu pula alam sebaliknya.
    Bila terus menerus kondisi alam di rusak dan rampas isi serta keindahannya. Maka janganlah disalahkan alam ini bila sudah murka dengan gejolaknya. Sementara manusia hanya bisa berkata dan marah kepada alam bila terjadi berbagai bencana alam yang datang silih berganti.
    Jelaslah sudah bahwa alam butuh perbaikan dan perawatan dari manusia itu sendiri, dan bila manusia benar mau menyadari dan mau lebih melestarikan keberadaan alam ini, maka sudah pasti alam ini akan lebih kuat dan indah untuk dinikmati manusia didalam kehidupan. Hutan jangan sekedar diambil kayunya saja, tapi hutan juga perlu ditanami kembali dengan tanaman yang produktif. Tanah jangan hanya digali terus menerus sekedar untuk mengambil kandungannya, tapi tanah juga perlu di suburkan dan perkuat. Dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan oleh manusia untuk terus bisa menjaga keindahan dan keseimbangan alam ini.
    Jangan ada lagi penderitaan dimana-mana karena kemurkaan alam. Bencana alam bisa kita atasi asal kita tidak lagi serakah merusak dan mengeruk isi alam ini dengan seenaknya. Manfaatkanlah alam ini dengan sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi struktur dan keindahan alam itu sendiri.
    KERUSAKAN HUTAN DI INDONESIA
    Kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
    1. Kepentingan Ekonomi Dalam mengelola hutan kepentingan ekonomi kelihatannya masih lebih dominan daripada memikirkan kepentingan kelestarian ekologi. Akibatnya agenda yang berdimensi jangka panjang yaitu kelestarian ekologi menjadi terabaikan. Proses ini berjalan linear dengan akselerasi perekonomian global dan pasar bebas. Pasar bebas pada umumnya mendorong setiap negara mencari komposisi sumberdaya yang paling optimal dan suatu spesialisasi produk ekspor.
    Negara yang kapabilitas teknologinya rendah seperti Indonesia cenderung akan membasiskan industrinya pada bidang yang padat yaitu sumber daya alam. Hal ini ditambah dengan adanya pemahaman bahwa mengexploitasi sumber daya alam termasuk hutan adalah cara yang paling mudah dan murah untuk mendapatkan devisa ekspor.
    Industrialisasi di Indonesia yang belum mencapai taraf kematangan juga telah membuat tidak mungkin ditinggalkannya industri padat seperti itu. Kemudian beban hutang luar negeri yang berat juga telah ikut membuat Indonesia terpaksa mengexploitasi sumber daya alamnya dengan berlebihan untuk dapat membayar hutang negara.
    Inilah yang membuat ekspor non- migas Indonesia masih didominasi dan bertumpu pada produk-produk yang padat seperti hasil-hasil sumber daya alam. Ekspor kayu, bahan tambang dan eksplorasi hasil hutan lainnya terjadi dalam kerangka seperti ini. Ironisnya kegiatan-kegiatan ini sering dilakukan dengan cara yang exploitative dan disertai oleh aktivitas-aktivitas illegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atau kecil bahkan masyarakat yang akhirnya memperparah dan mempercepat terjadinya kerusakan hutan.
    2. Penegakan Hukum yang LemahMenteri Kehutanan Republik Indonesia,menyebutkan bahwa lemahnya penegakan hukum di Indonesia telah turut memperparah kerusakan hutan Indonesia. Menurutnya penegakan hukum barulah menjangkau para pelaku di lapangan saja. Biasanya mereka hanya orang-orang upahan yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Mereka hanyalah suruhan dan bukan orang yang paling bertanggungjawab. Orang yang menyuruh mereka dan paling bertanggungjawab sering belum disentuh hukum.
    Mereka biasanya mempunyai modal yang besar dan memiliki jaringan kepada penguasa. Kejahatan seperti ini sering juga melibatkan aparat pemerintahan yang berwenang dan seharusnya menjadi benteng pertahanan untuk menjaga kelestarian hutan seperti polisi kehutanan dan dinas kehutanan. Keadaan ini sering menimbulkan tidak adanya koordinasi yang maksimal baik diantara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sehingga banyak kasus yang tidak dapat diungkap dan penegakan hukum menjadi sangat lemah.
    3. Mentalitas Manusia.Manusia sering memposisikan dirinya sebagai pihak yang memiliki otonomi untuk menyusun blue print dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun untuk anak cucunya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena manusia sering menganggap dirinya sebagai ciptaan yang lebih sempurna dari yang lainnya. Pemikiran antrhroposentris seperti ini menjadikan manusia sebagai pusat. Bahkan posisi seperti ini sering ditafsirkan memberi lisensi kepada manusia untuk “menguasai” hutan.
    Karena manusia memposisikan dirinya sebagai pihak yang dominan, maka keputusan dan tindakan yang dilaksanakanpun sering lebih banyak di dominasi untuk kepentingan manusia dan sering hanya memikirkan kepentingan sekarang daripada masa yang akan datang.
    Akhirnya hutanpun dianggap hanya sebagai sumber penghasilan yang dapat dimanfaatkan dengan sesuka hati. Masyarakat biasa melakukan pembukaan hutan dengan berpindah-pindah dengan alasan akan dijadikan sebagai lahan pertanian. Kalangan pengusaha menjadikan hutan sebagai lahan perkebunan atau penambangan dengan alasan untuk pembangunan serta menampung tenaga kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran.
    Tetapi semua itu dilaksanakan dengan cara pengelolaan yang exploitative yang akhirnya menimbulkan kerusakan hutan. Dalam struktur birokrasi pemerintahan mentalitas demikian juga seakan-akan telah membuat aparat tidak serius untuk menegakkan hukum dalam mengatasi kerusakan hutan bahkan terlibat di dalamnya.
    Kerusakan hutan akan menimbulkan beberapa dampak negatif yang besar di bumi:
    1. Efek Rumah Kaca (Green house effect).Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi mengabsorsi gas Co2. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara dll) akan menyebabkan kenaikan gas Co2 di atmosfer yang menyelebungi bumi. Gas ini makin lama akan semakin banyak, yang akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari yang berupa energi cahaya ke permukaan bumi, tetapi tidak dapat dilewati oleh pancaran energi panas dari permukaan bumi.
    Akibatnya energi panas akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi oleh lapisan Co2 tersebut, sehingga terjadi pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Keadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya. Kalau ini berlangsung terus maka suhu bumi akan semakin meningkat, sehingga gumpalan es di kutub utara dan selatan akan mencair. Hal ini akhirnya akan berakibat naiknya permukaan air laut, sehingga beberapa kota dan wilayah di pinggir pantai akan terbenam air, sementara daerah yang kering karena kenaikan suhu akan menjadi semakin kering.
    2. Kerusakan Lapisan OzonLapisan Ozon (O3) yang menyelimuti bumi berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Di tengah-tengah kerusakan hutan, meningkatnya zat-zat kimia di bumi akan dapat menimbulkan rusaknya lapisan ozon. Kerusakan itu akan menimbulkan lubang-lubang pada lapisan ozon yang makin lama dapat semakin bertambah besar. Melalui lubang-lubang itu sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi, sehingga dapat menyebabkan kanker kulit dan kerusakan pada tanaman-tanaman di bumi.
    3. Kepunahan SpeciesHutan di Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Dengan rusaknya hutan sudah pasti keanekaragaman ini tidak lagi dapat dipertahankan bahkan akan mengalami kepunahan. Dalam peringatan Hari Keragaman Hayati Sedunia dua tahun yang lalu Departemen Kehutanan mengumumkan bahwa setiap harinya Indonesia kehilangan satu species (punah) dan kehilangan hampir 70% habitat alami pada sepuluh tahun terakhir ini.
    4. Merugikan Keuangan Negara.Sebenarnya bila pemerintah mau mengelola hutan dengan lebih baik, jujur dan adil, pendapatan dari sektor kehutanan sangat besar. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya tahun 2003 jumlah produksi kayu bulat yang legal (ada ijinnya) adalah sebesar 12 juta m3/tahun. Padahal kebutuhan konsumsi kayu keseluruhan sebanyak 98 juta m3/tahun. Data ini menunjukkan terdapat kesenjangan antara pasokan dan permintaan kayu bulat sebesar 86 juta m3. Kesenjangan teramat besar ini dipenuhi dari pencurian kayu (illegal loging). Dari praktek tersebut diperkirakan kerugian yang dialami Indonesia mencapai Rp.30 trilyun/tahun. Hal inilah yang menyebabkan pendapatan sektor kehutanan dianggap masih kecil yang akhirnya mempengaruhi pengembangan program pemerintah untuk masyarakat Indonesia.
    5. Banjir.Dalam peristiwa banjir yang sering melanda Indonesia akhir-akhir ini, disebutkan bahwa salah satu akar penyebabnya adalah karena rusaknya hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air (catchment area). Hutan yang berfungsi untuk mengendalikan banjir di waktu musim hujan dan menjamin ketersediaan air di waktu musim kemarau, akibat kerusakan hutan makin hari makin berkurang luasnya. Tempat-tempat untuk meresapnya air hujan (infiltrasi) sangat berkurang, sehingga air hujan yang mengalir di permukaan tanah jumlahnya semakin besar dan mengerosi daerah yang dilaluinya. Limpahannya akan menuju ke tempat yang lebih rendah sehingga menyebabkan banjir. Bencana banjir dapat akan semakin bertambah dan akan berulang apabila hutan semakin mengalami kerusakan yang parah. Tidak hanya akan menimbulkan kerugian materi, tetapi nyawa manusia akan menjadi taruhannya. Banjir di Jawatimur dan Jawa tengah adalah contoh nyata .Sumatera jangan ditanya lagi,..??!!

    Eksploitasi Alam Yang Berlebihan Hasil Ulah Keserakahan Manusia. Alam Seperti Ini Tinggal Menunggu Kehancurannya.
    Catatan Penting :
    Catatan ini sangat penting untuk menjadi catatan dan pegangan kita sebagai manusia yang memiliki kelebihan tersendiri dari mahkluk-mahkluk Allah lainnya.
    ” Sebagai kholifah, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut merawat, memelihara dan melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allah telah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada diatasnya, namun bukan dengan cara merusak dan merugikan yang lain. Insya Allah kalau hal-hal ini mampu kita lakukan, krisis lingkungan serta kepunahan flora fauna dapat kita atasi. ”

    Reply
    • Babandita 20/11/2012 at 04:28

      salam kenal mas ronoya sy sgnaat trtarik sma ebook pw mas ron n artikel2 yg mas ron krim kq email sydan sy pun uda baca smw dn bisa sy pahami..tp msih krng mas ron, sy kpengen dntg ke seminar pw’y mas ros tp gmn yach .?mslh’y seminar yg mas adakn d wilayah jawa j nech lgian sy tnggl d pdg dn krj d swahlnto (sumbar)jd ga d bnyk wktu bwt pergi seminar sejauh itu sy brharap seminar pw’y mas ron d adakan d wilayah sumatra gitu??mohon konfrms’y masthanks!!!

      Reply
  5. yon sadono 17/03/2011 at 02:36

    Mohon silaturrahmi yang harmonis dengan NU le,..maaf kesilapan putuku seng ngusik-ngusik PKB tepatnya soal TKI,…tapi itu natural lho Mas Cahyo,…

    Reply
  6. yon sadono 17/03/2011 at 03:22

    Memangku

    Para raja di Jawa adalah ekspresi sebuah idaman. Terutama idaman tentang stabilitas. Kita ingat nama-nama mereka: Amangkurat dan Mangkubumi berarti “memangku bumi”. Hamengku Buwono berarti “memangku benua”. Paku Buwono: “paku” atau “pasak” yang membuat kontinen tak bergerak terus, terpacak tak terguncang-guncang.

    Sering kali kita lupa, nama-nama itu relatif baru. Mereka muncul dalam sejarah monarki Jawa sejak abad ke-17. Sebelum itu, dimulai dengan zaman raja-raja Mataram Lama sampai awal Mataram Baru, kita hanya menemukan nama-nama pribadi: Sanjaya, Syailendra, Mpu Sindok, Airlangga, Hayam Wuruk, Raden Patah, Trenggono, Hadiwijaya, Panembahan Senapati. Kemudian, pada 1641, muncul gelar “Sultan Agung Senapati ing Ngalaga Abdurrahman”: transisi dari yang personal ke dalam yang simbolik. Setelah itu, Amangkurat I.

    Simbol, berbeda dengan tanda, mengacu ke sehimpun informasi yang tak persis dan pasti. Yang simbolik mengandung sesuatu yang tak hendak dikatakan. Dalam nama “Amangkurat” atau “Paku Buwono” terasa satu kesadaran tentang geografi yang berbeda: sang penguasa membayangkan wilayah yang tak terbatas hanya pada daerah yang dikuasainya langsung. Tapi sejauh mana wilayah itu, tak ada garis yang persis. Kita ingat mithos yang terkenal itu: hubungan yang akrab namun misterius Panembahan Senapati, pendiri Kerajaan Mataram, dengan yang bertakhta di “Laut Selatan” dan di “Merapi”. Dalam kisah ini, tersamar hasrat yang ekspansif yang tak hendak dikatakan.

    Mungkin itu pertanda megalomania. Tapi mungkin juga lain. Jika ditilik lebih dalam, nama-nama itu bukan mensugestikan hasrat menaklukkan. Dalam kata “memangku” ada makna “menampung” dan “merawat”. Pangkuan adalah sesuatu yang mesra, tenteram, dan protektif. Bahkan “paku”, dalam nama “Paku Buwono”, lebih berasosiasi dengan penjagaan.

    Namun pada saat yang sama, ada faset lain yang bisa dicatat: apa yang dipangku dan dijaga dengan sendirinya sesuatu yang dianggap stabil, tak lasak-sesuatu yang betah dengan wadah tempat ia berada. Dengan kata lain, negeri atau masyarakat yang ada di haribaan raja diharapkan tak punya antagonisme dalam diri mereka dan dengan sang raja.

    Tentu saja, seperti saya sebut di atas, itu hanya sebuah idaman. Simbol punya peran lain: bukan representasi sesuatu, melainkan sebuah ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang tak ada.

    Dalam sejarah Mataram, yang tak ada itu justru harmoni antara yang memangku dan yang dipangku. Sejak Amangkurat I, kekerasan berkecamuk. Raja ini membantai 3.000 ulama di alun-alun dalam waktu setengah jam. Raja ini pula yang akhirnya menimbulkan pemberontakan Trunojoyo; ia bahkan disanggah anaknya sendiri hingga lari dari istana. Ia meninggal jauh di pesisir utara.

    Kasus Amangkurat I menunjukkan, ikhtiar simbolisme itu lahir bersama kondisi raja sebagai sosok yang terbelah. Ia bertaut dengan sesuatu yang mithologis; sebagai pemangku bumi ia tak merupakan bagian dari bumi itu. Dengan posisi itulah ia diharapkan (dan mengharap) jadi pemersatu alam. Tapi pada saat yang sama, ia berada di dalam kegalauan bumi. Harapan untuk jadi “pemersatu” itu berlebihan. Selisih pun timbul.

    Amangkurat adalah contoh betapa sebenarnya sang pemangku bukan fondasi stabilitas. Ia sendiri tak punya penopang. Ia tumbuh dari konflik dan kekerasan yang membentuk sejarah: sejak Majapahit runtuh, sejak Kesultanan Demak lenyap dan Jipang hilang. Bahkan agaknya jauh sebelum Ken Arok membangun Tumapel dengan keris dan darah.

    Juga sampai hari ini: kita harus mengakui, idaman akan stabilitas adalah idaman yang bagus tapi sia-sia. Tiap negeri, kerajaan, atau republik, bagaimanapun, terbentuk lewat bentrokan, persaingan, dan pergulatan hegemoni. Antagonisme tak pernah berakhir. Sejak Kautilya menulis Arthasastra di India di abad ke-4 sebelum Masehi, sejak Machiavelli menulis Il Principe di Italia di abad ke-16, sampai dengan kompetisi demokratik abad ke-21, para pemikir dan pelaku politik sadar: politik itu sejenis perang.

    Apa boleh buat. Orang meciptakan kekuasaan untuk dirinya, tapi ia tak dapat menjadikan kekuasaan itu identik dengan dirinya: kita ingat Amangkurat yang lari dari keraton, raja-raja yang dimakzulkan dan dipenggal, khalif-khalif yang dibunuh dan dicemarkan. Yang penting tentu saja bukanlah mengakui kebrutalan itu sebagai sesuatu yang sah. Yang penting adalah meniadakan ilusi bahwa bumi akan berhenti gonjang-ganjing setelah dipangku dan dipaku. Kekuasaan selalu bergeser. Orang yang menciptakannya, dalam kata-kata Ernesto Laclau, “akan sia-sia mendapatkan hari ketujuh untuk beristirahat”.

    Kita, di Indonesia, mudah merindukan hari ketujuh itu: tercapainya konsensus. Saya tak sepenuhnya sepaham dengan Laclau bahwa antagonisme adalah satu-satunya dasar yang membentuk sebuah masyarakat. Tapi memang tak dapat diasumsikan bahwa konsensus pasti datang. Para pihak dalam kehidupan politik tak dengan sendirinya akan menemukan “rasionalitas” dan dengan itu bermufakat. Dalam sejarah Indonesia, dengan atau tanpa demokrasi, tak ada persaingan tanpa perlawanan. Politik tak mungkin hanya mengejar koalisi tanpa konfrontasi.

    Dalam salah satu kitab Jawa abad ke-19 disebutkan agar para calon pemimpin berlapang hati, serba memuat dan memangku, “bagaikan lautan”-den ajembar, momot lan mengku, den kaya segara. Petuah itu tampaknya dirumuskan seseorang yang merasa diri aman dari politik dan ditujukan kepada para pewaris sebuah kekuasaan yang sedang tenteram. Tapi di tanah air kita, laut bukanlah tasik yang tenang tak beriak. Ia punya prahara dan tsunami.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>