Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Musrenbang Sumatera Utara 2018-2023

CATATAN

MENTERI DALAM NEGERI

PADA ACARA MUSRENBANG RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018-2023

Selasa, 22 Januari 2019

1. RPJMD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

2. Dokumen RPJMD juga memiliki nilai politis dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, di antaranya:

1). Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih.

2). Pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

3). Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) selama lima tahun.

4). Alat atau instrumen pengendalian kinerja bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

5). Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 tahun.

6). RPJMD Provinsi menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD (Perda kab/kota.

7). Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai.

3. Sejalan dengan butir ketiga Nawacita yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki konsep pengembangan wilayah “Membangun Desa Menata Kota”, Pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini, sudah seharusnya bertolak dari akar filosofis Membangun Desa Menata Kota.

4.Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara sesuai hasil konsultasi rancangan awal RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1). RPJMN Teknokratik

Penyusunan RPJMD dapat mengacu ke kebijakan-kebijakan dalam RPJMN Teknokratik yang saat ini sedang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas.

2). Integrasi RPJMD dengan RTRW

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah yang bersangkutan.

3). Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

4). Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, telah diamanatkan penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) oleh Pemerintah Daerah.

5). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD harus memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan.

5. Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat memberi saran dan masukan agar RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 selaras dengan RPJMN Teknokratik, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, dan RTRW Provinsi Sumatera Utara.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *